Perkembangan ekonomi di dalam negeri sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia (LPPI). Sebab lembaga pembiayaan tersebut membantu dalam menyalurkan dana melalui pendanaan dan pembiayaan untuk berbagai proyek infrastruktur. Sehingga LPPI dapat menjadi jawaban atas masalah pembangunan di tanah air.

Pengertian Lembaga Pembiayaan Pembangunan

1. Pengertian dalam Arti Sempit

Dalam arti sempit, lembaga pembiayaan pembangunan dapat diartikan sebagai badan usaha yang menyediakan dana untuk melancarkan proyek infrastruktur. Lembaga ini menjadi upaya dari pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui APBN atau APBD, dengan cara menutup defisit anggaran.

Jadi dalam hal ini, pemerintah menutup defisit anggaran untuk membiayai pembangunan dari sumber dana utang maupun non utang. Pembiayaan utang sendiri dilakukan dengan penerbitan surat berharga negara. Sementara pembiayaan non utang berupa sisa anggaran lebih, penyertaan modal negara terhadap BUMN maupun organisasi, dan dana investasi.

2. Pengertian dalam Arti Luas

Lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia dalam arti luas merupakan usaha pemerintah untuk menyediakan dana guna membiayai pembangunan di wilayahnya. Dimana pada praktiknya menggunakan berbagai sumber dana seperti utang, pendapatan, dan kekayaan, baik itu yang bersifat konvensional maupun non-konvensional.

Upaya tersebut dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan mengandalkan APBN atau APBD saja. Sehingga diperlukan keterlibatan faktor lain di luar pemerintah. Jadi pembiayaan bisa berasal dari anggaran negara dan di luar itu. Di luar APBN misalnya skema refinancing, yang mengalihkan portofolio piutang kepada debitur baru.

Peran Lembaga Pembiayaan Pembangunan

Dilihat dari pengertiannya saja, lembaga pembiayaan pembangunan tampak mempunyai peran yang penting dalam menciptakan infrastruktur yang memadai di dalam negeri. Adapun peran utamanya yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan, guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena negara tentunya tidak  dapat menanggung semua anggaran pembangunan yang ada. Dan mengandalkan perbankan saja bukan menjadi pilihan tepat, sebab perbankan di dalam negeri masih terpaku kepada short term financing supaya dapat membalikkan modal dengan cepat. Padahal pembangunan infrastruktur memerlukan waktu lama, khususnya jika ingin mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Itulah kenapa dibutuhkan lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia dari pemerintah yang dapat menjadi jawaban atas pembangunan infrastruktur tersebut. Sehingga keberadaan dari lembaga ini bukan untuk bersaing dengan bank yang ada. Melainkan untuk melengkapi dan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur demi kepentingan bersama.

Sehingga infrastruktur di tanah air dapat berkembang dengan lebih optimal. Alhasil nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh. Bukan hanya itu saja, namun investasi pada infrastruktur dapat mengembangkan lingkungan dan sosial dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk itu, kabarnya PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) diubah menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur guna mengambil peran tersebut. Badan usaha milik negara (BUMN) ini menyediakan berbagai produk pembiayaan, yang dapat menunjang pembangunan infrastruktur berkelanjutan di dalam negeri. Apa saja produknya ? Cek langsung di website ptsmi.co.id.